MAKASSAR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik (HIMAPOL) UIN Alauddin Makassar melangsungkan aksi unjuk rasa di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Rabu (28/10/2026) sore.
Unjuk rasa yang digelar tepat pada momentum Hari Sumpah Pemuda tersebut menyuarakan evaluasi terhadap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pantauan awak media di lokasi sekitar pukul 16.30 WITA, barisan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Sementara DPRD Sulsel.
Dalam pergerakannya, massa membakar ban bekas di tengah badan jalan serta memblokir satu lajur Jalan AP Pettarani dari arah selatan menuju Fly Over.
Akses lalu lintas di jalur tersebut terputus hingga barisan kendaraan harus melintas secara bergantian pada jalur berlawanan.
Massa aksi membentangkan spanduk kain putih berukuran besar bertuliskan tuntutan evaluasi kebijakan nasional.

Beberapa mahasiswa membubuhkan aksi teatrikal serta mengibarkan bendera lembaga di sekeliling kobaran api ban bekas.
Dalam orasinya di tengah kepulan asap ban, salah seorang orator HIMAPOL UIN Alauddin Makassar mengkritik keras alokasi anggaran negara.
Program tersebut dinilai lebih memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketimbang perbaikan fasilitas pendidikan.
“Kebijakan Prabowo-Gibran hanya memprioritaskan kepentingan sekelompok elit. Program seperti MBG sangat tidak relevan dengan kondisi pendidikan kita yang tidak baik-baik saja. Padahal masih banyak anak-anak di negeri ini membutuhkan pendidikan yang layak, bukan MBG,” cetus sang orator di hadapan massa aksi.
Orator menegaskan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober menjadi momentum bagi mahasiswa untuk turun ke jalan menyuarakan keresahan masyarakat.
Mahasiswa menilai alokasi dana pendidikan justru tersedot untuk program yang kurang dirasakan manfaat dasarnya oleh rakyat miskin.
Dalam aksi unjuk rasa ini, HIMAPOL UIN Alauddin Makassar menyodorkan lima poin tuntutan utama kepada pemerintah dan dewan wakil rakyat, yakni:
Prioritaskan pembangunan dan fasilitas pendidikan nasional.
Buka dan perluas lapangan kerja bagi kaum muda yang kian sulit.
Evaluasi total pelaksanaan program MBG dan Koperasi Desa (Kopdes).
Pengentasan ketimpangan ekonomi masyarakat bawah.
Tegaskan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diturunkan pada Rabu sore, barisan mahasiswa masih bertahan menguasai ruas Jalan AP Pettarani sembari terus melakukan orasi bergiliran di depan pintu gedung dewan sementara












