Makassar –Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Selatan (Sul-Sel) menggelar aksi unjuk rasa di Kota Makassar, Jumat (17/4/2026), sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Polrestabes Makassar.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti viralnya sebuah kendaraan berpelat nomor DD 888 DS yang diduga berkaitan dengan pejabat di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Makassar. Aliansi menduga kendaraan tersebut merupakan milik Kasat Reskrim, sehingga memicu pertanyaan publik terkait transparansi dan etika penggunaan fasilitas.
Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa polemik kendaraan tersebut harus diusut secara terbuka untuk menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Kasus mobil DD 888 DS yang viral harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai ada kesan penyalahgunaan kewenangan atau fasilitas oleh oknum aparat,” tegasnya.
Selain itu, massa aksi juga mengungkap dugaan adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota Jatanras terhadap awak media yang tengah melakukan peliputan. Dugaan tersebut dinilai mencederai kebebasan pers serta bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Kami mengecam keras segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis. Pers memiliki peran penting dalam mengawal kebenaran, sehingga tidak boleh ada upaya pembungkaman,” lanjut perwakilan massa.
Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Pemuda Sul-Sel mendesak Kapolrestabes Makassar dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk mencopot Kasat Reskrim Polrestabes Makassar apabila terbukti terlibat dalam polemik tersebut.
Mereka juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Reserse Kriminal, khususnya unit Jatanras, guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang serta tindakan represif terhadap masyarakat maupun insan pers.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polrestabes Makassar maupun Polda Sulsel terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.
Aliansi menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan tindakan konkret dari pihak berwenang.
